(Tugas
Report)
Mini Riset
Manajemen Pendidikan
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SEKOLAH ( SMK
N 1 BERINGIN DAN SMP MUHAMMADIYAH 58 MEDAN )
Disusun
Sebagai Salah Satu Tugas Mandiri Yang Diwajibkan Dalam Mengikuti Perkuliahan
Manajemen Pendidikan
Oleh,
NAMA : REZI
ZULFAHMI
NPM : 1602050098
NPM : 1602050098
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TAHUN 2017
KATA
PENGANTAR
Puji syukur alhamdulillah saya mengucapkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Sekolah (SMK
N 1 Beringin Dan SMP Muhammadiyah 58 Medan”.
Penulisan Mini Riset ini digunakan untuk memenuhi tugas
mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak
retak. Oleh karena itu penulis sadar dalam laporan ini masih terdapat
kekurangan dan kesalahan, penulis mohon maaf dan meminta kepada bapak dosen,
kiranya sudi memberikan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Sekian
dari penulis semoga tugas ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat
bermanfaaat bagi yang membacanya.
ABSTRACT
Hasil
penelitian ini adalah (1) sumber penghasilan di SMK N 1 Beringin SMP
Muhammadiyah 58 yang tercantum dalam anggaran. Sumber pendapatan dari
pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah provinsi melalui daerah anggaran
provinsi dan anggaran. Sumber pendapatan pemerintah BOMM diperoleh melalui
pengajuan proposal. Selain pemerintah, masyarakat dan orang tua memiliki
partisipasi dana sekolah yang lebih besar dengan memberikan dukungan finansial
untuk pelaksanaan program sekolah. (2) alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan
secara umum dan bertujuan untuk merata untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Efisiensi alokasi dilakukan dengan menggunakan anggaran sesuai dengan anggaran
yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi kendala anggaran, mecanisme yang
diadopsi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien
penggunaan belanja anggaran umum yang memperhatikan prinsip sekolah, dengan
Mengacu pada RAPB dan prioritas. (3) Tanggung jawab keuangan yang dilakukan
oleh bendahara dan prinsip sekolah diketahui oleh komite sekolah setiap
bulannya, disertai dengan mendukung kelengkapan dan variasi data, bukti
pembelanjaan, dan rincian pengeluaran keuangan. Dalam edisi berupa laporan
triwulanan. Penyampaian laporan bulanan yang akan disampaikan oleh masyarakat
diposting di papan buletin. Sehingga setiap komunitas, melalui para siswa dan
komite sekolah dapat membaca laporan keuangan.
Kata kunci: Pendanaan, Alokasi,
Realisasi, Pembiayaan, Akuntabilitas
PENDAHULUAN
Upaya pengelolaan pembiayaan di SMK Negeri 1
Beringin dan SMP Muhammadiyah 58 dilakukan dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas,
efisien dan efektif. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa kepala
sekolah dan guru menyadari sepenuhnya bahwa biaya pendidikan mempunyai peran
yang sangat penting dan menentukan kegiatan pembelajaran. Hampir semua kegiatan
membutuhkan biaya sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan di
SMK Negeri 1 Beringin dan SMP Muhammadiyah 58
tidak berdaya sama sekali. Biaya yang diperlukan untuk menunjang
kegiatan pendidikan di SMK Negeri 1 Beringin dan SMP Muhammadiyah 58 memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran
yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang,
barang ataupun tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).
Pentingnya pembiayan menuntut Kepala Sekolah dan Guru
untuk melakukan pengelolaan sumber dana pendidikan secara efektif dan efisien.
Pengelola keuangan terutama dalam mengalokasikan penggunaan uang sudah
sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga disadari oleh kenyataan bahwa
sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian
uang sudah dilimpahkan ke sekolah. Sekolah harus diberi kebebasan untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan sehingga sumber
keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.
Pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 1 Beringin
dan SMP Muhammadiyah 58 merupakan salah satu factor penting bagi terlaksananya
proses pendidikan yang pada gilirannya memberikan dampak pada mutu. Namun
diakui, ini tidak berarti dengan tersedianya biaya, mutu pendidikan akan
meningkat dengan sendirinya. Mutu pendidikan merupakan fungsi dari sejumlah
factor input dan proses. Factor yang bermuatan biaya akan memberikan input
terhadap mutu pendidikan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.
Dalam hal pengelolaan keuangan SMK Negeri 1
Beringin dan SMP Muhammadiyah 58 Medan, biaya yang diperoleh selain berasal
dari pemerintah, sekolah juga dapat menggalang dana dari orang tua siswa
ataupun masyarakat. Perencanaannya dituangkan dalam RAPBS dan hal ini merupakan
target yang harus dicapai.
Keuangan sekolah merupakan bagian yang amat
penting karena setiap kegiatan di sekolah memerlukan biaya. Harsono (2008: 9),
mengungkapkan bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki
kaitan langsung dengan penyelenggaraan dengan penyelenggaraan pendidikan.
Setiap pengeluaran yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan penyelenggaraan
pendidikan dapat disebut dengan pemborosan atau pengeluaran yang seharusnya
dapat dihindari atau dicegah.
Menurut Mulyasa (2003: 47) keuangan dan
pembiayaan merupakan salah satu sumber dana yang secara langsung menunjang
efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini terasa lagi dalam
implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana
secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Pengelolaan keuangan diartikan sebagai tata
pembukuan. Dalam arti luas diartikan sebagai pengurusan dan pertanggungjawaban,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dari penyandang dana, baik
individu maupun lembaga (Anonim, 2010: 6). Penggunaan anggaran dan keuangan
sekolah, dari sumber manapun didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan
sebagai berikut: (1) Hemat, tidak mewah, efisien dan efektif dengan kebutuhan
teknis yang disyaratkan. (2) Terarah dan terkendali sesuai rencana , program
dan kegiatan. (3) Terbuka dan trasparan, dalam pengertian dari dan untuk apa
keuangan lembaga 3 tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta
disertai bukti penggunaannya. (4) Sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau
hasil produksi dalam negeri sejauh hal itu dimungkinkan.
IDENTIFIKASI MASALAH
Penetapan identifikasi masalah dalam kajian ini
sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, adalah sebagai
berikut : (a) Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah kabupaten deli serdang dalam
membiayaai di tingkat sekolah menegah pertama dan sekolah menegah kejuruan yang
dapat memenuhi kebutuhan dasar peserta didik belum memiliki dasar yang kuat
karena banyak nya jumlah sekolah diseluruh kota medan dan di kabupaten deli
serdang yang harus dibiayai sehingga belum memiliki dasar yang kuat. (b)
Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan untuk dapat mendukung proses pendidikan,
belum dipahami secara jelas. (c) Besaran biaya dalam penyelenggaraan pendidikan
di sekolah menegah pertama dan sekolah menegah kejuruan yang sesuai dengan
kebutuhan belajar peserta didik, belum dapat diperhitungkan secara tepat. (d)
Besarnya saingan dengan sekolah lain yang memiliki banyak dana untuk
meningkatkan mutu sekolah seperti memperbanyak sarana dan prasarana disekolah
masih menjadi permasalahan di SMP Muhammadiyah 58 Medan.
RUMUSAN MASALAH
Dalam
penelitian ini rumusan masalahnya diarahkan kepada pengelolaan pembiayaan SMP
dan SMK, yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau learning
needs. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kejelasan yang berkenaan dengan :
1) Dasar pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan perlu memperhatikan
sekolah SMP Muhammadiyah 58 dan SMK N 1 Beringin untuk membiayai pendidikan
sekolah. 2) Kebijakan pembiayaan harus ditetapkan. 3) Besarnya biaya yang
diperlukan sekolah untuk meningkatkan sara dan prasara sekolah demi menunjang
mutu sekolah. 4) Efektifitas dan efisiensi pembiayaan. 5) Model pengelolaan pembiayaan yang sesuai
dengan kebutuhan belajar peserta didik.
Berdasarkan
fokus kajian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah diatas adalah
“Bagaimana pengelolaan pembiayaan SMP Muhammadiyah 58 Medan dan SMK Negeri 1
Beringin yang sesuai dengankebutuhan sekolah dan kebutuhan belajar peserta
didik ?”
Dimana
batasannya meliputi sumber dana yang diterima sekolah, perencanaan penggunaan
dana, pelaksanaan dalam menggunakan dana (menyangkut pengalokasian dan
pendistribusian dana), dan pengawasan dana yang digunakan oleh sekolah.
LANDASAN
TEORI
1. Konsep Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan
pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai,
siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses
pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber
pembiayaan pendidikan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Thomas John (1958:20)
juga mengungkapkan dalam konsep pendidikan sedikitnya ada 3 pertanyaan yang
terkait didalamnya yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayaai lembaga
pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa atau siapa dibelanjakan.
Dalam
“George Psacharopoulus” C. Benson mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan
menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pendidikan mencapai hasil yang
telah ditetapkan. Ada tiga kriteria yang digunakan untuk menilai sistem
pembiayaan pendidikan yaitu (1) edukasi (kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk
layanan pendidikan, (2) efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan, dan (3)
pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan.
Setiap
kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya
diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan
yang berbeda-beda disektor pendidikan.
2. Biaya pendidikan
Biaya
pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan oleh individu peserta didik,
keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, maupun yang dikeluarkan
oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Biaya pendidikan tidak sama dengan
pengeluaran pendidikan, kareta pertama biaya pendidikan tidak hanhya mencakup
pengeluaran untuk kegiatan rutin (seperti pembayaran untuk layanan guru yang
diberikan selama waktu tertentu) namun juga pengeluaran pembangunan dengan
istilah “kapital/modal” seperti : pengeluaran untuk bangunan dan perlengkapan,
perbaikan renovasi bangunan dll.
Biaya
pendidikan langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan
oleh sekolah, siswa atau keluarga sekolah. Biaya langsung, berwujud dalam
bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan PBM, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan
pegawai lainnya buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan. Kebanyakan biaya
langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem sekolah sendiri, dikeluarkan
selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga untuk keperluan
administrasi sekolah atau alat tulis kantor.
METODE
PENELITIAN
Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, kerena dalam mengkaji masalah peneliti tidak
membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelumnya tetapi mengolah data
dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Mantja (2008 : 2) menyatakan
bahwa etnografi merupakan rekontruksi budaya sekelompok manusia atau hal-hal
yang dianggap budaya dalam berbagai kancah kehidupan manusia.
Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, wawancara terhadap
informan yang merupakan sumber data dengan topik wawancara yang telah
ditetapkan dalam kisi-kisi wawancara. Observasi, observasi yang telah
ditetapkan dalam kisi-kisi observasi dan checklist observasi.
HASIL
DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Sumber-Sumber Dana
Pendidikan di SMK N 1 Beringin & SMP Muhammadiyah 58 Medan
Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan sumber dana
pendidikan meliputi: sumber dana yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui
pengajuan proposal. Dana yang diperoleh dari pemerintah daerah tidak mencukupi
operasional sekolah. Sekolah mengelola dana BOMM. Sumber dana yang diperoleh
dari orang tua/wali murid ditentukan melalui rapat anggota komite sekolah.
Sumber dana yang bersifat sukarela berasal dari masyarakat yang peduli terhadap
perkembangan sekolah. Secara bersama-sama menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk menyelaraskan kebutuhan sekolah dan
masyarakat dan pengelolaan pendidikan.
Sumber keuangan dan pembiayaan merupakan salah
satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi
pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS
(Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk
merencanakan, melaksanakan dan 8 mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan
pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Adanya dana yang diperoleh dari orang tua dan
masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan orang tua mempunyai
partisipasi terhadap pelaksanaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 58 Medan &
SMK N 1 Beringin. Partisipasi masyarakat tersebut tentunya tidak hanya sebatas
pada kepedulian terhadap kebutuhan dana sekolah melalui keikut sertaan dalam
menyusun RAPBS dan sebagai sumber dana, tetapi masyarakat dapat ikut serta
menentukan pengembangan kurikulum, dan ikut serta menentukan out pus sekolah.
Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Theobald (2006) yang menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat mempunyai
hubungan yang fundamental terhadap pelaksanaan pendidikan termasuk di dalamnya
permasalahan keuangan sekolah. Masyarakat yang demokratis mempunyai peran yang
sangat penting dalam menentukan kebijakan kurikulum sekolah, anggaran
pendidikan dan output pendidikan. Setiap perubahan dalam masyarakat yang
demokratis diperlukan adanya perubahan kurikulum pendidikan, agar pendidikan
yang dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat.
Persamaan dengan hasil penelitian ini adalah
sama-sama menyimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam
memberikan dukungan pembiayaan sekolah. Namun dalam penelitian ini lebih
terfokus pada dukungan masyarakat dalam mendukung pembiayaan sekolah, sedangkan
penelitian Theobald (2006), terfokus pada dukungan masyarakat terhadap
kebijakan kurikulum sekolah, anggaran pendidikan dan output pendidikan.
2. Alokasi dan Realisasi Pembiayaan
Pendidikan di SMK N 1 Beringin & SMP Muhammadiyah 58 Medan
Hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang alokasi dan realisasi pembiayaan
pendidikan meliputi: alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan secara umum
bertujuan untuk memeratakan 9 pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan mutu
pendidikan. Sratategi pengalokasian pembiayaan pendidikan guna meningkatkan
efisiensi penggunaan dana tersebut. Pendekatan efisiensi ini dilakukan dengan
tujuan mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, prinsip ini dikenal sebagai
prinsip dasar dalam managemen dalam pembiayaan sekolah ketika terjadi
keterbatasan dalam sember daya yang ada mengacu kepada perencanaan yang telah
ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif
dan efisien. Penggunaan anggaran memperhatikan azas umum pengeluaran sekolah,
yaitu pemanfaatan penggunaan uang sekolah minimal harus sama, apabila uang
tersebut dipergunakan oleh pengelola sekolah. Setiap pelaksanaan kegiatan yang
memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa
pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan, dan
prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan
kewajiban mengelola uang sekolah. Apa yang direncanakan sudah dialokasikan
sesuai dengan pos-pos yang ada. Penggunaan anggaran dan administrasi keuangan
dilakukan oleh bendahara atas perintah kepala sekolah. Untuk pengendalian
keuangan sekolah, Kepala Sekolah harus mengetahui setiap pengeluaran, setiap
pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara harus sesuai RAPBS yang dibuat.
Penggunaan anggaran memperhatikan azas umum pengeluaran Negara khususnya yang
bersumber APBN dan APBD, yaitu manfaat penggunaan uang Negara minimal harus
sama apabila uang tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat. Langkah kepala
sekolah beserta jajarannya dalam mengelola keuangan sekolah meliputi (1)
Merancang program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (2)
Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan membuat perkiraan kebutuhan dana
penunjang (3) Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan
kemungkinan tersedianya daya dukung yang tersedia. RAPBS meliputi penggunaan
untuk kegiatan operasional personal, operasional sekolah, 10 pengembangan
akademik, rehap dan pengadaan serta perawatan, lebaran guru/karyawan, rekreasi
keluarga guru/ karyawan untuk investasi. Alokasi dana yang dilakukan di SMP
Muhammadiyah 58 Medan & SMK N 1 Beringin, menunjukkan bahwa SMP
Muhammadiyah 58 Medan & SMK N 1 Beringin telah melaksanakan menajemen
keuangan yang baik, dimana dalam mengelola keuangan SMP Muhammadiyah 58 Medan
& SMK N 1 Beringin telah melakukan proses proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian
dan melakukan beberapa kegiartan dengan menetapkan sumber-sumber pendanaan dan
alokasi pendaan yang merupakan implementasi dari pemanfaatan pendanaan. Persamaan
dengan hasil penelitian Furtwengler (2008) dengan hasil penelitian ini adalah
sama-sama menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah perencanaan dan
pengendalian dan pengawasan keuangan sangat diperlukan, namun dalam penelitian
Furtwengler (2008) lebih terfokus pada fungsi pengendalian dan pengawasan
terhadap perencanaan anggaran pada tahun berikut. Sedangkan dalam penelitian
ini terfokus pada pengelolaan keuangan sekolah secara umum.
3. Pertanggungjawaban Dana Pendidikan di SMK
N 1 Beringin & SMP Muhammadiyah 58 Medan
Hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang pertanggungjawaban dana
pendidikan meliputi: Kepala sekolah sebagai pengguna dana, diwajibkan menyusun
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada sumber dana, baik pemerintah
pusat, provinsi maupun kota dan orang tua murid. Khusus pelaporan kepada orang
tua murid dilakukan sekolah melalui papan pengumuman. Pelaporan disertai dengan
kelengkapan dan berbagai data pendukung, yang berupa bukti pengeluaran, dan
perincian pengeluaran keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh bendahara
diketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah setiap bulan sekali. Selain
laporan bulanan kepala sekolah diwajibkan membuat laporan triwulan tiga bulan
sekali dan disampaikan kepada 11 pemerintah, orang tua melalui komite sekolah,
dan melakukan evaluasi tentang realisasi penggunaan dana sekolah, format
pelaporan sudah ditentukan oleh pemerintah. Penyampaian laporan bulanan kepada
masyarakat disampaikan dengan cara ditempel pada papan pengumuman, sehingga
setiap masyarakat, melalui siswa dan komite sekolah dapat membaca laporan keuangan.
Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis oleh bendaharawan. Isi laporan
pertanggungjawaban itu mengenai penerimaan dan pengeluaran dana sekolah dalam
bentuk surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulan dan setiap
akhir tahun anggaran. Laporan tersebut, kadang-kadang dilengkapi dengan pemerikasaan
langsung terhadap pembukuan dan penyimpanan uang tunai serta tanda bukti
penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan tersebut dimaksudkan agar bendaharawan
dapat melaksanakan dengan benar, sah, efisien dalam menerima, menyimpan, dan
menggunakan keuangan sekolah demi keselamatan keuangan sekolah. Berdasarkan
uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban keuangan sekolah
merupakan bagian dari proses menajemen keuangan, dengan laporan yang teratur
dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian hasil
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Okello-Obura and I.M.N Kigongon
(2008) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan program menghubungkan proses perencanaan,
pemrograman dan sistem penganggaran menjadi satu. Dalam menentukan pembiayaan,
lembaga yang akuntabel berupaya untuk memaksakan diri unuk mengelola sendiri
biaya dan pendapatan. Selain itu setiap lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan
pertanggungjawaban secara teratur dan transparan. Adanya pertanggung jawaban
yang teratur dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak yang
terkait, khususnya dari para penyandang dana. 12 Persamaan dengan hasil
penelitian ini adalah sama-sama menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban keuangan
merupakan sarana pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen
keuangan, dengan laporan pertanggung jawaban yang teratur dan transparan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun dalam penelitian Okello-Obura and
I.M.N Kigongon (2008) lebih bersifat umum, sedangkan dalam penelitian ini
terfokus pada laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Sumber pendapatan di SMK N 1 Beringin dan SMP
Muhammadiyah 58 Medan tercantum dalam RAPBS. Sumber pendapatan yang diperoleh
dari pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi,
dan APBD Kabupaten Deli Serdang. Sumber pendapatan dari pemerintah berupa BOMM
yang diperoleh melalui pengajuan proposal. Selain dari pemerintah, masyarakat
dan orang tua murid mempunyai partisipasi yang besar terhadap pendanaan sekolah
dengan cara memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan program-program sekolah.
Alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan secara
umum bertujuan untuk memeratakan pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan
mutu pendidikan. Pengalokasian dana dilakukan secara efisiensi yaitu
menggunakan anggaran sesuai dengan RAPBS yang telah ditetapkan untuk
mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, mekanisme yang ditempuh di dalam
pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.
Pertanggung jawaban keuangan sekolah dibuat oleh
bendahara dan Kepala sekolah diketahui oleh komite sekolah setiap bulan,
disertai dengan kelengkapan dan berbagai data pendukung, yang berupa bukti
pengeluaran, dan perincian pengeluaran keuangan. Selain dalam bentuk laporan
bulanan, pertanggung jawaban keuangan sekolah dibuat secara berkala dalam
bentuk laporan triwulan dan 13 lapaoran tahunan. Penyampaian laporan bulanan
kepada masyarakat disampaikan dengan cara ditempel pada papan pengumuman,
sehingga setiap masyarakat, melalui siswa dan komite sekolah dapat membaca
laporan keuangan.
Penelitian ini disarankan untuk pemerintah,
sumber pendapatan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten telah cukup untuk membiayai operasional sekolah, untuk itu
ketersediaan dana oleh pemerintah perlu ditingkatkan agar biaya lain yang belum
tersedia misalnya pengembangan sarana dan prasarana dapat dibiayai oleh
pemerintah sepenuhnya. Untuk masyarakat, peran masyarakat dalam menunjang
sumber pendapatan sekolah sudah cukup baik, namun disarankan agar partisipasi
tersebut tidak hanya terbatas pada pembiayaan sekolah, namun bisa ditingkatkan
pada pengelolaan pembelajaran. Untuk kepala sekolah, upaya kepala sekolah untuk
menggali sumber pendapatan sudah baik, namun sumber pendapatan dari masyarakat
dan orang tua, bila memungkinkan dikurangi, sehingga mengurangi beban
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Thomas
John. 1958. Pembiayaan Pendidikan (Konsep
Pembiayaan Pendidikan).
Harsono.
2008. Pembiayaan Pendidikan (Konsep
Dasar Mikro, Meso, dan Makro). Yogyakarta: Surayajaya Press.
Mantja
W. 2008. Etnografi Desain Penelitian
Kualitatif dan Manajemen Pendidikan. Malang: Penerbit Wineka Media.
Mulyasa
E., 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Okello-Obura
and I.M.N Kigongon, 2008, Financial
Management and Budgeting Strategis for LIS Programmes, www.emeraldinsight.com/0024-2535.htm,
Theobald,
Paul. 2006. A Case For Inserting Community
Into Public School Curriculum. American Journal of Education, Academic Research
Library.
Umiarso
dan Imam Ghozali. 2010. Manajemen Mutu
Sekolah di Era Otonomi
Pendidikan; Menjual Mutu
Pendidikan dengan Pendekatan Quality Control bagi Pelaku Lembaga Pendidikan. Jogjakarta: IRCiSoD.
SMK
N 1 Beringin
SMP
Muhammadiyah 58 Medan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar